Kendari – Usai melakukan pencanangan penetapan batas tanah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Gedung Bahteramas, Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Sabtu 2 Maret.
Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa sertifikat sangat penting karena merupakan tanda bukti hukum yang sah atas kepemilikan tanah. Ia menyebutkan, sejak tahun 2017 sudah ada 5 juta sertifikat baru yang diterbitkan, tahun 2018 targetnya 7 juta dan realisasinya 9.400.000 sertifikat, dan tahun 2019 targetnya 9 juta.
“Kalau sudah dipegang tolong diberi plastik, sampai di rumah tolong difotokopi. Jika aslinya hilang, urus ke BPN mudah,” ujar Presiden.
Dikui Presiden Jokowi, jika sudah pegang sertifikat sering digunakan untuk agunan pinjaman ke bank. “Tidak apa digunakan sebagai agunan. Yang paling penting dikalkulasi bisa angsur ndak, bisa mencicil enggak. Jika tidak, jangan meminjam ke bank,” tutur Presiden.
Kalau tanahnya luas, lanjut Presiden, pinjam ke bank sebesar Rp300 juta kemudian digunakan untuk beli mobil. Namun Kepala Negara mengingatkan jangan menggunakan uang pinjaman untuk beli mobil atau motor, hati-hati. “Gunakan pinjaman ke Bank untuk usaha atau investasi,” ujarnya.
Kalau pinjam ke bank, lanjut Presiden, untung Rp2 juta ditabung, untung Rp5 juta ditabung dan bisa digunakan untuk keperluan lain.
Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia negara yang luas. Untuk itu, Presiden menitipkan untuk menjaga ukhuwah dalam menjaga keberagaman. “Jangan sampai karena urusan politik. Kita seperti tidak saudara lagi,” ujar Presiden.
Kepala Negara juga mengingatkan untuk tidak menyebarkan berita hoaks karena politik ada tata krama, etika, dan rakyat jangan terpengaruh tentang hal ini.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Himawan Arief dalam laporannya menyampaikan bahwa pada kesempata itu diserahkan 2.010 sertifikat tanah. (FIR)
